Menyusul Komite Penanggulangan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat yang sudah terbentuk sejak setahun lalu, diharapkan kabupaten Pangandaran, kota Banjar, Kota Garut, Kota Ciamis dan kabupaten lainnya diharapkan secepatnya membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED).
Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Indistri Indonesia Kadin Jawa Barat Drs. H. Cucu Sutara, SE MM pada acara Rapim Terbatas Kadin Kota se priangan timur, di Resto Bebene Cafee Kota Tasikmalaya yang sebelumnya pembahasan ini di lakukan di Hotel Horison Pangandaran.
“Hal itu (pembentukan KPED Kabupaten Kota di Jawa barat cukup penting sebagai upaya dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di masa Pandemi Covid-19”, ujarnya
Dalam KPED, jelas dia, Kadin Kabupaten Kota jangan berpangku tangan dan hanya menjadi penonton saja. Namun harus bisa menjadi dirigen yang mengatur irama para stakeholder, karena Kadin yang lebih tahu tentang situasi perekonomian saat ini
“Saat ini Kadin juga harus bisa merubah paradigma. Ketika ada kerjasama dengan Kadin harus ada program yang jelas. Kadin harus bisa menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi, sehingga ketika Kadin di munta mengambil keputusan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi bisa tepat sasaran”,
Cucu menambahkan, Kadin juga harus bisa memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah. Ini penting agar Kadin tidak lagi dianggap sebelah mata. Kadin harus menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga ekonomi yang selalu siap dan tanggap dalam menghadapi bebagai persoalan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Pangandaran. Teddy Sonjaya Sip MM mengatakan bahwa Kadin Kabupaten Pangandaran sebagai mitra pemerintah sejak awal pembentukan selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.
SUMBER kompas, PR, myPangandaran
Jum'at, 20 November 2020 16:57 WIB
Dalam FGD kemarin di Hotel Grenn Parigi Teddy Sonjaya menambahkan bahwa peran serta masyarakat telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perda RTRW. Secara implementatif, meskipun pemerintah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun secara pelaksanaan penyusunan RTRW masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta masyarakat begitupun di mulai sejak awal
Senin, 23 Desember 2019 09:18 WIB
"Perhatian terhadap UMKM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi perusahaan besar BUMN dan swasta lainya. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kemudahan fasilitas kredit dengan bunga kredit yang rendah, serta dijadikan binaan atau anak angkat dan pemberian CSR untuk pembiayaan sertifikasi HALAL lainnya," ungkap ketua Kadin Pangandaran Teddy Sonjaya.
Senin, 16 Desember 2019 00:03 WIB
Pengembangan ekonomi lokal menjadi prasyarat kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka termasuk terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh.
Rabu, 04 Desember 2019 09:56 WIB
Pengembangan ekonomi lokal menjadi prasyarat kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka termasuk terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh. Livelihood (penghidupan masyarakat) merupakan pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Program KOTAKU dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan MBR di kawasan permukiman kumuh. Grand strategy pemberdayaan ekonomi lokal (economic empowerment) bagi MBR yang dikembangkan Program KOTAKU adalah mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di level komunitas/kelurahan dengan level kabupaten/kota, Ujar Teddy