Pendekatan tridaya dari aspek ekonomi dalam PNPM Mandiri Perkotaan, yang kini menjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP), selama ini secara konsisten memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Antara lain dengan pengembangan usaha mikro kecil. Demikian ditegaskan Kepala Project Managemen Unit (PMU) P2KP Didiet Arief Akhdiat pada pembukaan acara Training of Trainer (ToT) Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Pengembangan Usaha atau Business Development Center (BDC) di Hotel Ibis Slipi, Jakarta, pada 25-30 Agustus 2015.

“Kegiatan usaha kecil yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat ini secara bertahap telah banyak berkembang melalui pelaksanaan dan menghasilkan produk unggulan. Antara lain produk atau jasa unggulan, misalnya batik, kerajinan, bahan makanan, tas, sandal, dan lain-lain. Sebagian usaha masyarakat miskin tersebut berpotensi untuk dikembangkan, baik kualitas produk atau pasar, dan lain-lain. Didorong untuk melakukan kolaborasi dan kerja sama usaha di tingkat yang lebih luas, khususnya tingkat kota/kabupaten,” kata Didiet.

Ia juga mengatakan, kolaborasi atau kerja sama usaha antarkelompok masyarakat tersebut akan sangat produktif jika sejalan dan sinergis dengan kebijakan dan program pemerintah kota/kabupaten dalam mengembangkan produk-produk unggulan di wilayahnya. Inilah yang menjadi tujuan kegiatan dibentuknya BDC. Inti pengembangan BDC ini, kata kuncinya adalah kolaborasi, seperti halnya pembangunan permukiman yang dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu pengembangan BDC maupun pembangunan permukiman diharapkan dapat sejalan beriringan. Terutama untuk mendorong peran pemda dalam konteks peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat tersebut, secara otomatis akan membuat daya beli masyarakat meningkat, dan tentu saja kapasitas masyarakat menjadi lebih tinggi. Termasuk untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, berjatidiri dan berkelanjutan, sebagaimana target 100-0-100 bidang Cipta Karya.

Kegiatan ToT Pembentukan dan Pengelolaan BDC diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kapasitas tenaga ahli KMW maupun Korkot agar dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelola BDC di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan tujuan ToT sendiri adalah agar peserta: memiliki pemahaman tentang konsep BDC, memiliki kapasitas dan motivasi untuk melakukan pendampingan dalam proses pembentukan dan pengelolaan BDC, dan memiliki kemampuan untuk melatih para pengelola BDC di tingkat kabupaten/kota.

Peserta yang mengikuti ToT ini berjumlah 62 orang, terdiri atas Tenaga Ahli (TA) PPMK, TA LG, TA Pelatihan dan TA MK dari 8 provinsi dan Koorkot serta Askot MK dari 15 kota/kabupaten lokasi pilot BDC. Seperti dijelaskan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan PPK PK2P Mokhamad Rifqie, dalam penyampaian laporan panitia kegiatan ToT pembentukan dan pengelolaan BDC.

Pada tahun 2015 ini, pilot kegiatan BDC akan dilaksanakan di 15 kota/kabupaten, yakni Kota Pariaman (Provinsi Sumatera Barat), Kota Jambi (Provinsi Jambi), Kota Palembang dan Kota Pagaralam (Provinsi Sumatera Selatan), Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu (Provinsi Lampung), Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat). Pengembangan BDC ini akan didahului olehfeasibility study untuk dapat menemukan formula implementasi BDC di kota/kabupaten tersebut.

Tujuan dari kegiatan BDC, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (PKP2) Mita D.Aprini adalah pertama, membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha produktif untuk meningkatkan pelanggan, sekaligus daya tawar mereka, melalui meningkatnya akses ke pasar, dan memperkuat kapasitas pemasaran. Kedua, mewujudkan sinergi kebijakan dan program pemerintah kota/kab dalam pengembangan produk unggulan dengan potensi usaha produktif yang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat (KSM-KSM), khususnya masyarakat miskin.

Mita mengatakan, melalui project ICDD III P2KP mengembangkan Pilot Pusat Pengembangan Usaha di Tingkat Kota/Kabupaten atau BDC juga dalam rangka menjalin kemitraan sinergis antara usaha produktif yang dikembangkan masyarakat dengan program produk unggulan dari pemerintah kota/kabupaten. “BDC merupakan program economic empowerment yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pelaku, terutama KSM,” ia menjelaskan.

Pada ToT BDC para peserta diajak belajar dari pengalaman kegiatan pengembangan usaha, yaitu Yayasan Pekerti dan Bandung Creative City Forum juga memahami kebijakan nasional tentang pengembangan livelihood yang disampaikan narasumber Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas